ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Pusat mengusulkan 6 nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung dalam Pilkada 2024.
Ketua DPD PSI Jakarta Pusat, Hervin Afriansya menuturkan, keenam nama ini dirumuskan dari hasil sidang pleno. Aspirasi konstituen juga ditampung dalam sidang tersebut.
"Kami telah melibatkan berbagai elemen masyarakat khususnya di Jakarta Pusat dan mendengarkan aspirasi mereka untuk memastikan bahwa calon yang direkomendasikan adalah yang terbaik dan paling sesuai untuk memimpin Jakarta ke depan," kata Hervin dalam keterangannya, dikutip Senin (8/7/2024).
Keenam nama cagub DKI yang diusulkan oleh DPD PSI DKI Jakarta yakni Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, lalu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, mantan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 Fajar Sidik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Heruvin menuturkan, usulan enam nama kandidat Pilgub DKI Jakarta yang dihasilkan dari rapat pleno ini akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta untuk dijaring atau seleksi lebih lanjut, sebelum nantinya diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Proses seleksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa PSI Jakarta dapat mengusung calon-calon yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas untuk memajukan Jakarta," tutur Hervin.
Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menyebut akan ada kejutan pada Agustus 2024 terkait nama bakal calon Gubernur DKI untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Serentak 2024.
"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan ketum mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya di Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa, 25 Juni.
Elva menjelaskan, pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah DKI Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta dan masalah kesejahteraan masyarakat khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
"Artinya harus ada sinergi dan kolaborasi yang lebih konkret lagi nanti di tingkat legislatif," ujarnya.***
