.jpg)
ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - e-commerce diminta mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap UMKM. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.
Teten Masduki mengatakan UMKM berkontribusi menyediakan 97 persen lapangan pekerjaan.
“Saya kira mereka juga harus punya kepedulian, empati, dan mendukung UMKM kita. Jangan kemudian dihantam produk UMKM kita dengan produk-produk dari luar yang sangat murah kemudian mati,” kata Menkop UKM Teten, melalui keterangannya, dikutip Jumat (15/9/2023).
Menurunnya produksi dalam negeri akibat kalah saing dengan harga produk dari luar negeri yang terlalu murah, disebutnya akan berdampak pada hancurnya produksi UMKM, lalu akan berujung pada lumpuhnya perekonomian, pesatnya jumlah pengangguran serta menurunnya daya beli masyarakat.
Menteri Teten menegaskan bahwa ia sudah mendengar langsung keluhan pelaku bisnis dalam negeri yang mengaku tidak sanggup bersaing dengan produk dari luar negeri lantaran harga yang ditawarkan terlalu murah.
“Jadi jangan dibenturkan juga antara seller dengan UMKM yang produksi. Mungkin seller, influencer, sekarang banyak menarik benefit dari penjualan di online, tapi di sisi lain kita melihat bahwa ada UMKM produksi yang sekarang sudah tidak bisa produksi lagi, lumpuh,” katanya.
Lebih lanjut Teten menyampaikan pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tengah mengatur pemisahan sejumlah platform seperti TikTok sebagai sosial media dan sebagai e-commerce atau yang disebut sebagai social commerce.
Harmonisasi revisi Permendag yang masih di tangan Kementerian Hukum dan HAM tersebut, disebutnya, akan melarang social commerce beroperasi dan akan memaksa TikTok membuat platform baru untuk berjualan. Regulasi serupa bahkan diterapkan di negara asal paltform tersebut, yakni China.
"Kita kan juga tidak bilang monopoli. Saya bilang, di China itu ada aturan kebijakan platform digital tidak boleh monopoli. Di sana dipisah (antara media sosial dan e-commerce)," katanya.
Pemerintah bahkan sudah setuju untuk menyiapkan dua satuan tugas atau satgas digital yakni digital government dan digital ekonomi.
Satgas digital ekonomi nantinya akan terdiri dari KemenKopUKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan berfokus pada keuntungan ekonomi digital Indonesia sebesar-besarnya bagi pelaku usaha domestik, termasuk UMKM.
Transformasi Digital Tidak Boleh Matikan Ekonomi Lama
Teten Masduki juga mengatakan transformasi digital di Indonesia harus mampu melahirkan ekonomi baru tanpa mematikan ekonomi lama.
“Buktinya, di e-Commerce atau lokapasar semakin banyak pedagang baru bermunculan. Namun, pedagang ini tidak menjajakan barang hasil produksinya sendiri. Mereka murni berjualan barang hasil produksi orang lain. Imbasnya, ada pedagang yang omzetnya melesat, namun ada pula yang tergerus, bahkan mati,” kata Teten Masduki.
Teten menegaskan transformasi digital di Indonesia dipandang belum mampu melahirkan ekonomi baru dan hanya menggantikan ekonomi lama. Penyebabnya, transformasi digital di Indonesia hanya tumbuh pesat di sisi hilir, tetapi masih lemah di sisi produksi, sehingga hanya menambah faktor pembagi kue ekonomi.
Kondisi tersebut, katanya lagi, semakin diperparah lantaran muncul pedagang yang menjajakan produk impor. Padahal 97 persen lapangan kerja disediakan oleh UMKM.
“Banjir produk impor murah yang dijual secara dumping di halaman depan telah membuat produk lokal sekarat. Apabila produksi kita hancur, pengangguran pasti meningkat dan berimbas pada turunnya daya beli dan menyebabkan pasar lesu,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut Teten menyampaikan bahwa transformasi digital di sisi produksi bisa digenjot jika UMKM punya data yang holistik, salah satunya bisa memahami selera pasar dalam marketplace.
Sayangnya, data-data tersebut dikuasai oleh platform end to end global, mulai dari jejaring sosial, perdagangan, streaming, hiburan dan pembayaran. Akibatnya, platform global tersebut ini dengan mudah mengelola, mengarahkan algoritma yang lebih menguntungkan produk tertentu dan mendorong pengguna untuk berbelanja secara impulsif.
"Akan sulit berharap UMKM kita dapat memahami secara utuh info selera pasar dalam marketplace, karena tidak adanya informasi yang diberikan dan bimbingan khusus terkait hal tersebut. Tidak cukup bagi UMKM kita mampu dapat bertahan, tumbuh berkelanjutan apabila hanya diberikan pelatihan cara berjualan di online," kata Teten.
Kendati UMKM masih punya keterbatasan, dia menegaskan, pemerintah dan seluruh masyarakat tak boleh tinggal diam karena menciptakan ekonomi baru dengan inisiatif eksplorasi digitalisasi di sisi hulu sudah sangat penting dilakukan.
Seperti riset penggunaan Internet of Things (IoT) di pengembangan komoditas unggulan domestik untuk memperkuat strategi hilirisasi atau implementasi blockchain di sektor pertanian
"Ekonomi digital untuk UMKM bukan hanya sekadar onboard di lokapasar, membuat pelatihan dan lomba. Transformasi digital memang suatu keharusan. Hanya perlu dinavigasi dengan benar agar disrupsinya lebih moderat. Itu yang menjadi tugas regulator," ujar dia lagi.***
(sumber : westjavatoday.com)
