ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Pemerintah RI telah menggelontorkan dana untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi sebesar Rp 145,9 triliun, tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam paparannya di APBN KiTa edisi Agustus, secara total telah dikeluarkan dana subsidi dan kompensasi sebesar Rp 145,9 triliun.
"Sementara pos kedua terbesar belanja non K/L isinya untuk belanja subsidi kompensasi," katanya, melalui keterangannya, dikutip Sabtu (12/8/2023).
Jumlah Rp 145,9 triliun itu terdiri dari subsidi dan kompensasi listrik yang telah digelontorkan sebesar Rp 48,5 triliun untuk 39,2 juta pelanggan. Kemudian subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 59,7 triliun untuk 8.654,2 ribu kilo liter.
Selain itu, subsidi LPG 3 kilogram (kg) telah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 37,7 triliun hingga Juli 2023 untuk 4 juta metrik ton.
"Belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat," tegas Sri Mulyani.
Terkait dengan potensi meningkatnya kuota dari bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3kg bersubsidi, Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata mengakui memang adanya potensi pembengkakan kuota ketiga barang bersubsidi.
"Memang kami terus mencermati hal tersebut karena memang ada potensi untuk itu," ujar dia.
Untuk itu, saat ini pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) agar bisa mengendalikan volume pendistribusian BBM, LPG 3 kg dan listrik bersubsidi.
Meski begitu, dari sisi anggaran, Isa meyakini tidak akan menyebabkan pembengkakan karena harga BBM dan bahan baku penghasil listrik tahun ini tengah mengalami penurunan. Namun, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memantau konsumsi BBM hingga listrik bersubsidi.
"Dampaknya pada APBN sejauh ini masih kami perkirakan akan netral. Karena harga-harga BBM dan bahan baku untuk menghasilkan listrik itu memang tahun ini lebih rendah daripada yang diperkirakan pada waktu penyusunan APBN," jelasnya.***
