ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz melantik Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) sebagai perdana menteri negara itu pada Selasa (27/9).
Keputusan ini disebut titah langka dari Raja Saudi karena jabatan PM Saudi bukan oleh Raja hanya pernah diemban oleh Raja Faisal ketika masih menjadi Putra Mahkota."Yang Mulia Putra Mahkota [MbS], berdasarkan perintah raja, telah memantau badan eksekutif utama negara dalam sehari-hari, dan peran barunya sebagai perdana menteri berada dalam konteks tersebut," ujar pejabat Saudi secara anonim, dikutip dari Reuters.Sebagaimana diberitakan The Straits Times, menjadikan putra mahkota sebagai perdana menteri merupakan keputusan yang langka. Keputusan itu hahya pernah terjadi pada 1950-an, kala Putra Mahkota Faisal al-Saud menjadi perdana menteri dan berkuasa atas penyelenggaraan pemerintahan.Meski begitu, penunjukan Faisal sebagai perdana menteri berujung pada perebutan kekuasaan dan lengsernya raja Arab Saudi kala itu.Lantas, apa arti sebenarnya dari keputusan pelantikan MbS jadi perdana menteri?Analis Saudi yang dekat dengan pemerintah, Ali Shihabi, menuturkan bahwa pengangkatan MbS bak "memformalkan situasi de facto.""Ini sebetulnya terlambat, mengingat ia [MbS] telah menjadi CEO dari peran kepemimpinan Raja selama bertahun-tahun," kata Shihabi.Sementara itu, pengamat politik Saudi dari Universitas Birmingham, Umar Karim, menilai MbS telah melewati masa "perebutan jabatan dan memenangkannya.""Jadi yang terjadi sekarang lebih ke arah pengaturan kewenangannya," kata Karim.Di sisi lain, Direktur Program Timur Tengah di Pusat Strategis dan Studi Internasional (CSIS), Jon Alterman, berpendapat penunjukan MbS sebagai perdana menteri tak bakal memberikan perubahan besar dalam kebijakan Saudi."Langkah ini menunjukkan status quo, di mana dia mengarahkan agenda para menteri dan berkoordinasi di antara mereka," kata Alterman, dikutip dari South China Morning Post.Ia kemudian berucap, "Itu mungkin berhubungan dengan aspek internasional, yakni secara formal menjadikannya kepala pemerintahan ketimbang seorang kepala negara yang sedang menunggu diangkat secara resmi."Sumber : CNN Indonesia
