.jpg)
ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai sangat berhati-hati jika benar menaikkan harga atau melakukan penyesuaian harga BBM. Sebab, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah tersebut. Dia mengatakan, daya beli masyarakat harus dijaga.
"Satu, berapapun kalau nanti dilakukan penyesuaian itu kan pasti harus dijaga yang konsumsinya. Berarti apa, berarti harus ada penyesuaian konsumsi," katanya kepada detikcom, Kamis (1/9/2022).
Dia mengatakan, penyesuaian konsumsi harus ada perangkat atau payung hukumnya. Payung hukum itu berupa revisi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembelian BBM.
"Otomatis klasifikasi penerima yang berhak diatur, habis itu BLT-nya jalan. Nah penyesuaiannya bisa dilakukan berikutnya," ujarnya.
Menurutnya, apabila ada penyesuaian subsidi BBM didahului dengan peluncuran BLT BBM. Kemudian, diikuti oleh payung hukum yang melindungi konsumen yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi.
"Kalau perangkat hukum sudah ada, lantas BLT dijalankan. Maka harapannya bahwa, apabila, ada penyesuaian harga maka bisa memitigasi atau bisa mencegah timbulnya inflasi yang tidak kita inginkan karena daya beli masyarakat sudah dijaga," jelasnya.
Meski demikian, Satya tak bisa memberi kepastian terkait kenaikan harga BBM. Dia menilai, hal itu tergantung pilihan pemerintah.
"Kan bisa juga membatasi saja, membatasi konsumsi bisa juga begitu. Mungkin bisa kombinasi, membatasi konsumsi, penyesuaian harga," ujarnya.
Sumber : detik.com
