ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Kota Medan masuk dalam 8 Besar Nomine Pelayanan Investasi Terbaik Tahun 2022 Tingkat Nasional berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hal itu terungkap ketika Wali Kota Bobby Nasution menerima kunjungan Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM J.S Meyer Siburian di Balai Kota Medan, Selasa (9/6). Selain bersilaturahmi, kedatangan jajaran BKPM juga dalam rangka kegiatan Uji Petik Nomine terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.Diharapkan, capaian sebagai nominator dapat menjadi motivasi yang mendorong Pemkot Medan meningkatkan mutu pelayanan investasi dan kemudahan berusaha di ibukota Provinsi Sumatera Utara melalui OPD terkait.Bobby Nasution menyatakan menyambut baik Uji Petik Nomine yang akan dilakukan. Terlebih, penilaian tersebut juga bersifat pembinaan sehingga Pemkot Medan, terutama DPMPTSP dapat meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi)."Kami sangat menyambut baik kehadiran tim penilai yang akan melakukan Uji Petik Nomine. Semoga bisa memberikan dan menghasilkan hasil penilaian yang terbaik. Apalagi, tujuan kita adalah menghadirkan dan memberikan kemudahan investor maupun pelaku usaha dalam memulai dan membangun usahanya di Kota Medan," kata Bobby.Sebelumnya, Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM J.S Meyer Siburian mengatakan bahwa kedatangan bersama tim penilai ke Kota Medan dalam rangka Uji Petik Nomine adalah untuk menilai kinerja Pemkot Medan melalui OPD terkait penyelenggaraan kemudahan kegiatan berusaha."Uji Petik Nomine ini adalah penilaian terakhir. Tujuannya adalah untuk mengecek dan memastikan apakah data dan keterangan yang telah diisi sebelumnya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Penilaian ini juga kita lakukan untuk mencari tiga daerah terbaik, baik itu tingkat kategori provinsi, kota maupun kabupaten," papar Meyer.Meyer menjelaskan, pihaknya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), HIPMI juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut melakukan penilaian."Nantinya hasil dari penilaian akan kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Tidak ada sanksi dalam penilaian ini. Sifatnya untuk pembinaan agar kinerja pemerintah daerah semakin baik, terutama terkait penyelenggaraan kemudahan kegiatan berusaha," kata Meyer.Sumber : CNN Indonesia
