ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bantuan sosial seperti BLT serta kompensasi kenaikan BBM bukanlah solusi jitu penawar kenaikan BBM Sabtu (3/9) lalu. Pasalnya, bantuan itu tidak memperkirakan penambahan orang miskin serta rentan miskin baru sebagai dampak dari kenaikan BBM.
"BLT ini Clue-nya begini, sebelumnya ada seseorang yang masuk dalam kategori menengah rentan dia bukan orang miskin dia bukan orang miskin dia bukan orang 40% kelompok yang paling bawah, dia itu dianggap mampu, tetapi ketika dianggap harga pertalite naik atau harga solar naik karena sebelumnya dia enggak mampu dia enggak masuk dalam data base bansos," ujar Bhima dalam d'Mentor detikcom, Kamis (4/9/2022).
Bhima mengatakan ketika BBM naik, mereka yang di kelas menengah bisa jadi orang miskin baru. Lantaran mereka tidak kebagian dari BLT yang dikhususkan untuk kelas bawah.
"Artinya dia enggak kebagian dapat BLT padahal dia terdampak," paparnya.
Lebih lanjut Bhima menjelaskan, kalaupun ada BLT seharusnya pemerintah memberikan lebih dahulu satu bulan sebelum kenaikan. Alhasil bantalan BLT bisa sedikit meredakan rasa sesak kelompok bawah.
"Sebelum Juli-Agustus itu udah cair, dibagikan semua. Kalau kita lihat, bansos ini yang disasar orang miskin. Sementara bagaimana pekerja informal dapat enggak tuh subsidi upah? Lalu UMKM ada 64 juta unit, dia selama ini pakai pertalite atau solar, apakah dua-duanya atau salah satu? Atau bahkan UMKM jasa yang bahkan enggak punya operasional pada BBM itu kena dampak dikompensasi enggak dengan pemerintah," paparnya.
Karena itu, Bima menegaskan jika bantalan kompensasi kenaikan BBM itu harus dipertimbangan dengan baik. Jangan sampai tujuannya untuk menghemat malah jadi bocor.
"Katakan dapat hemat 150 triliun tapi ongkos perlindungan sosial lebih besar dari pada itu, itu harus dipertimbangkan jangan sampai hemat kantong kanan, kantong kiri jebol," pungkasnya
Sumber : detik.com
