ONLINENASIONAL.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya kolaborasi antar segenap pemangku kepentingan di bidang perumahan, baik asosiasi pengembang, sektor swasta perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti. Peran aktif dari stakeholder tersebut juga diperlukan dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdampak COVID-19 dan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia. Apalagi sektor properti merupakan salah satu lokomotif perekonomian dan memiliki efek berganda yang besar dalam menggerakan sektor lainnya, sehingga juga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat," ujar Bamsoet dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta Rabu (27/7/2022).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan pentingnya peran aktif asosiasi pengembang, swasta, serta perbankan dalam sektor properti mengingat dana APBN untuk perumahan juga sangat terbatas. Sehingga, dana tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Merujuk pada APBN tahun 2022, total anggaran perumahan sebesar Rp 33,2 triliun. Di mana sekitar Rp 28,2 triliun diperuntukkan bagi program pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dialokasikan untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, jika dipresentasikan, pembangunan perumahan melalui intervensi langsung pemerintah saat ini, hanya akan memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan perumahan. Sekitar 40%persen dari sektor swasta, dan 40% sisanya belum terpenuhi dan menjadi backlog perumahan.
"Pada tahun 2015 yang lalu, pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Dari tahun 2015 hingga tahun 2021, realisasi Program Sejuta Rumah telah mencapai 6,87 juta unit rumah. Namun angka ini belum sepenuhnya mampu menekan angka backlog perumahan," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum SOKSi ini juga mengatakan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020 angka backlog perumahan telah mencapai 12,75 juta. Disayangkan, setiap tahunnya angka ini selalu bertambah di tengah pertumbuhan keluarga baru yang mencapai 700 hingga 800 ribu setiap tahunnya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tingginya angka urbanisasi.
"Saat ini, sekitar 56,7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan, pada tahun 2035, angka ini akan meningkat menjadi sekitar 66,6 persen, yang tentunya juga berdampak pada kebutuhan tempat tinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat dipastikan bahwa backlog perumahan akan semakin meroket, dan tentunya akan lebih sulit diatasi," pungkas Bamsoet.
Sumber : detik.com
