JAKARTA, ONLINENASIONAL.COM - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara soal belum disetujuinya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu Dwi Pudjiastuti Handayani mengatakan kementerian menunggu kepastian tahap-tahap kegiatan pemilu oleh KPU. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum memperoleh rincian kegiatan tersebut dari komisioner.
"Perihal anggaran Pemilu, tentu harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapannya. Sebagai informasi, sampai saat ini belum ditetapkan kegiatan Pemilu oleh Komisoner KPU," tutur Dwi, Selasa (8/3/2022).
Untuk menyetujui usulan anggaran dari lembaga, Kementerian membutuhkan detail rencana tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Pendekatan anggaran itu biasa disebut money follow program yang berbasis pada outcome.
Beberapa waktu lalu, KPU merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sebelumnya, usulan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 86 triliun. Angka ini naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun.
Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara. Pemilih pada 2024, diprediksi meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta.
Selanjutnya, kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta. Biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda.
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor tak luput dari bahan pertimbangan KPU mengusulkan kenaikan anggaran. Terakhir, penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan.
KPU Upayakan Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 Bulan Ini
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan pembahasan mengenai anggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 diupayakan bulan ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Hal itu ia utarakan merespons kepastian anggaran pemilu yang belum ditetapkan. Saat ini, DPR tengah melakukan masa reses dan akan kembali bersidang pada 14 Maret 2021.
"Dalam masa persidangan bulan ini sepertinya akan dibahas," tutur Ilham, Selasa (8/3).
KPU, ujar Ilham, tengah penyisiran pos anggaran yang bisa dilakukan efisiensi. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya, DPR RI dan pemerintah meminta KPU untuk melakukan rasionalisasi.
"Kita sedang terus sisir kemungkinan-kemungkinan item mana saja yang akan dirasionalisasi," ujarnya.
Diketahui, KPU RI mengusulkan pagu anggaran untuk pemilu serentak 2024 sebesar Rp76 triliun yang dibagi dengan tahun jamak (multiyears). Untuk 2022 sekitar Rp8 triliun atau 10,52%, lalu 2023 sebesar Rp17, 4 triliun atau 22,78%, pada 2024 sebesar Rp49 triliun atau 64,01% dan pada 2025 diajukan sebesar Rp2,06 triliun atau 2,69%.
Menurut Ilham pengeluaran terbesar digunakan untuk honor badan ad hoc atau penyelenggara di lapangan seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan catatan KPU, ada sekitar 7 juta sumber daya manusia termasuk tenaga honor dan untuk anggota kesekretariatan yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 14. 578 orang. ***
