Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Penetapan PJS Desa Dawuan Barat Molor, Unsur Masyarakat Datangi DPRD Karawang

Thursday, 4 November 2021 | November 04, 2021 WIB Last Updated 2021-11-04T03:24:22Z
KARAWANG - Kekosongan pucuk pimpinan di Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang membuat tokoh masyarakat, Karang Taruna dan Ketua BPD desa tersebut mendatangi kantor DPRD Kabupaten Karawang pada (3/10/2021) sore.

Hal tersebut bermaksud untuk menggelar audiensi dengan Komisi 1 DPRD Karawang terkait kekosongan jabatan Kepala Desa Dawuan Barat sepeninggal almarhum Roni Fatinasarani.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri perwakilan BKPSDM, DPMD, Camat Cikampek, dan  Disdikpora.

Suhara Iskandar, ketua BPD Dawuan Barat mengatakan, kondisi tatanan pemerintahan desa Dawuan Barat saat ini lumpuh.

"Kedatangan kami meminta ingin segera diputuskan siapa PJS Desa Dawuan Barat, hari ini juga harus bisa diputuskan. Karena tatanan pemerintahan desa kami lumpuh. Apalagi menyangkut masyarakat kami, seperti KPM, BLT DD tak terkelola dengan semestinya," ujarnya saat audiensi.

Sementara pihak BKSPDM menuturkan, bahwa hasil audiensi akan segera dilaporkan ke kepala BKPSDM, terkait calon rekomendasi calon PJS Desa Dawuan Barat.

Sementara itu, pimpinan rapat yang sekaligus ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Karawang Budianto, meminta kepada pihak BKPSDM segera melakukan tahapan penetapan PJS kepala desa Dawuan Barat.

"Bahwa ini hampir tiga bulan adanya kekosongan pimpinan, pihak BKPSDM harus segera memproses penetapan PJS Kades Dawuan Barat," ucapnya.

Budianto juga mendorong DPMD untuk segera mencairkan Dana Desa (DD) untuk BLT dan juga honor para perangkat desa.

"Kebetulan hadir pak Andri, dari DPMD, tolong carikan solusi bagaimana caranya bisa mencairkan anggaran anggaran untuk desa, karena jika harus menunggu penetapan Kades itu memakan waktu lagi," imbuhnya.

Seusai rapat, Camat Cikampek Rohmana menjelaskan adanya kekosongan pimpinan Desa Dawuan Barat menghambat pembangunan di desa.

"Perlu adanya seorang PJS, juga tuntutan warga menyangkut BLT dan program pembangunan di desa harus segera terealisasi," jelas Rohmana kepada awak media.

Rohamana berharap dinas BKPSDM dapat segera memproses penetuan PJS Kepala Desa lebih cepat.

"Mudah-mudahan bisa terealisasi seperti yang diharapkan," tandasnya. (Rin/Red)
×
Berita Terbaru Update