Untuk itu sangat diperlukan sosok pemimpin barisan, mampu berjuang digaris rakyat tidak berwatak borjuis.
Hilman Tamimi anggota DPD BMPAN Karawang menegaskan, organisasi ini harus mampu menjadi ujung tombak dalam segala lini perjungan dilapisan masyarakat.
"Kami sebagai anggota dan pengurus terdahulu tidak sepakat BMPAN ini di komandoi oleh sosok yang tidak jelas asal usulnya dan keberpihakannya terhadap corak perjuangan BMPAN di karawang," tegasnya.
Selain harus dapat diandalkan untuk meraup suara pemilih muda dalam Pemilihan Umum 2019, BM PAN juga harus mampu menjadi etalase yang menunjukkan dengan jelas komitmen politik kerakyatan partai.
"BMPAN Karawang dari dulu mempunyai gaya gerakan organisasi yang berbeda. Yakni selalu berada dalam barisan rakyat terlibat dalam praktik-prakik perjuangan pengorganisiran rakyat," tutur Hilman Tamimi.
Disunggung terkait dengan dinamika jelang musda BMPAN karawang munculnya kepengurusan baru sebelum digelarnya Musda BMPAN Karawang ia menilai merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi organisasi dan bisa berakibat hukum.
"Harusnya dinamika dan hirarki organisasi tetap dijalankan dengan berlandasakan AD/ART yang ada, tentu tidak sepihak,"tegasnya
Menurutnya susunan kepengurusan itu dibuat pasca musda terselenggara. Bukan pra musda sudah ada kepengurusan.
"Jelas itu tidak taat terhadap AD/ART yang ada, dapat disimpulkan itu cacat secara hukum," tuturnya.
BMPAN kedepan kata hilman tetap konsisten digaris perjuangan rakyat saling bertautan untuk melipat gandakan kekuatan rakyat hingga terbebas daru ketertindasan dan ketimpangan
"Initnya siapa pun nanti yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan BMPAN karawang tidak alergi terhadap isu-isu kerakyatan yang yang menimpa kaum buruh, tani dan nelayan. Sehingga keberpihakan dan sikap organisasi jelas adanya," ucapnya. (Rls)
