Menanggapi hal tersebut, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang, Sukur Mulyono, angkat bicara.
Mulyono menyebut ini adalah momen yang tepat bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang untuk bersatu padu berbuat kebajikan demi membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kita melihat realita, ada jeritan masyarakat di masa pandemi karena kebutuhan ekonomi dan karena adanya aturan PPKM ini, andai semua elemen pejabat fungsional bersama-sama membantu Pemkab, tentunya pelaksanaan PPKM darurat tidak akan begitu menjadi beban," kata Mulyono diruang kerjanya. Sabtu, 24 Juli 2021.
Di kesempatan yang sama, Mulyono mengapresiasi langkah Wakil Bupati Karawang Aep Saepuloh dan Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra, yang getol turun ke lapangan untuk menyambangi masyarakat secara langsung guna memberikan bantuan sembako.
"Langkah Wabup Aep dan Pak Kapolres Karawang patut ditiru oleh pejabat lainnya. Akan lebih elok jika para pejabat di Karawang juga turun langsung kepada masyarakat, jika tidak bisa atas nama intansinya, bisa atas nama pribadi," tutur Mulyono.
Lebih lanjut dikatakan Mulyono, dulu saat bencana banjir tahunan melanda Karawang diawal tahun 2021, ada kebijakan ASN dipotong gajinya untuk membantu penanganan bencana banjir meski pada akhirnya berujung polemik.
"Dulu kan sempat timbul polemik soal pemotongan itu, sekarang tidak harus seperti itu untuk berdamai dengan PPKM Darurat, banyak opsi lain yang pada intinya sama, yaitu memberikan bantuan untuk masyarakat di saat pandemi seperti ini," tambah Mulyono lagi.
Masih dikatakan Mulyono, pihaknya bersama Partai Golkar Karawang sudah lebih dulu rutin menyambangi masyarakat melalui program unggulan partai, yakni Jumat Berkah dan Senin Amanah. Ia berharap, hal tersebut bisa menjadi acuan bagi partai lainnya untuk bertindak ditengah situasi PPKM darurat.
"Banyak cara untuk mengurangi beban masyarakat di masa aturan PPKM darurat ini. Sejak dulu sudah saya dengunkan ayo bersama-sama membangun Karawang, semua bergerak saling menghimpun kekuatan untuk membantu masyarakat, agar tidak melulu bertumpu pada Pemkab," tandasnya.
