Surabaya - Kasus COVID-19 di Indonesia melonjak hingga pemerintah menetapkan PPKM Darurat. Untuk mengoptimalkan PPKM Darurat, epidemiolog menyarankan sejumlah hal.
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr dr Windhu Purnomo menilai, kebijakan ini merupakan langkah bagus pemerintah dalam menanggapi lonjakan kasus COVID-19. Namun, tetap harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat progress-nya.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi pada enam hari pertama setelah pemberlakuan PPKM Darurat tersebut. Bila PPKM Darurat ini tidak dapat menekan penularan secara signifikan, maka kebijakan harus dikoreksi kembali. Koreksi itu terletak pada pembatasan mobilitas," kata Windhu di Surabaya, Senin (5/7/2021).
Windhu juga mengatakan, vaksinasi tidak dapat dijadikan solusi dalam waktu dekat. Karena, jumlah vaksin yang dimiliki Indonesia belum mencapai sepertiga penduduk, dengan jumlah vaksinasi yang masih berada di angka 40 juta dosis.
Sementara pasokan vaksin Indonesia masih bergantung dengan luar negeri. Untuk itu, Windhu menyarankan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan tracing dan testing rate, membatasi mobilitas, hingga mendisiplinkan masyarakat dalam prokes.
"Pada UU tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa mereka yang menghambat penanganan pandemi, bisa mendapatkan sanksi pidana. Jangan ragu untuk menghukum pidana pelanggar prokes. Namun, masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu, tidak bisa seenaknya menghukum," jelas pakar biostatistika-epidemiologik ini.Windhu menyebut Indonesia memiliki undang-undang (UU) wabah dan UU kekarantinaan kesehatan. Kedua UU tersebut harus dapat dijalankan.
Tah hanya itu, Windhu mengatakan kenaikan kasus COVID-19 beberapa waktu ini dipicu beberapa faktor. Salah satunya, varian baru dari India, varian Delta. Varian Delta disebut 98 persen lebih menular daripada varian originalnya.
"Orang berpapasan saja dapat menularkan virus tersebut. Selain itu, virus ini juga memiliki kemampuan menghindari antibodi yang telah terbentuk oleh tubuh (antibody escape). Maka dari itu, mulai sekarang kita harus memakai masker dobel," pesan Windhu.
Windhu mengatakan, kenaikan ini juga merupakan dampak dari tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan (prokes). Masyarakat juga masih banyak yang tidak percaya pada COVID-19. Hal ini menyebabkan presepsi risikonya pun rendah.
