Jakarta - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi polemik Vaksinasi Gotong Royong Individual atau vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh BUMN, PT Kimia Farma.
Budi mengatakan pemerintah hanya ingin membuka sebanyak-banyaknya opsi vaksinasi bagi masyarakat, sehingga vaksin berbayar bisa menjadi salah satu pilihan selain vaksinasi gratis dari program pemerintah dan program vaksinasi gotong royong.
"Ini merupakan opsi, apakah masyarakat bisa ambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin baik melalui perusahaan atau individu," kata Budi dalam jumpa pers virtual, Senin (12/7/2021).
Budi menjelaskan, latar belakang pemerintah menjual vaksin kepada individu ini adalah banyak pengusaha pribadi atau pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang dikelola Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
"Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui vaksin gotong royongnya KADIN, jadi ada beberapa perusahaan misalnya perusahaan pribadi atau perusahaan kecil itu mereka juga mau mendapatkan akses ke Vaksinasi Gotong Royong tapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN itu dibuka," jelasnya.
Selain itu, vaksin berbayar juga ditargetkan bagi warga negara asing yang berkarier di Indonesia yang juga kesulitan mendapatkan vaksinasi di tanah air.
"Ada beberapa warga negara asing yang juga tinggal di Indonesia sudah berusaha di indonesia, beraktivitas di bidang seni, kuliner, misalnya mereka juga ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong itu juga bisa mendapatkan akses ke vaksin gotong royong yang individu," ungkap Budi.
Namun, Budi menyebut vaksinasi berbayar ini akan dilakukan ketika program vaksinasi gratis pemerintah dan gotong royong perusahaan sudah berjalan masif dan merata.
"Ini juga akan dimulai disaat dimana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," klaimnya.
