Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, instruksi itu keluar setelah Jokowi mendengar keluhan sejumlah sopir di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keluhan itu mengenai maraknya pungli dan praktik premanisme lainnya, yang merugikan para sopir kontainer.
"Jadi kemarin Bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog di sana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh sopir kontainer. Sampai Bapak Presiden menghubungi Bapak Kapolri secara langsung. Berkenaan dengan adanya keluhan sopir itu," jelas Argo saat berkunjung di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (11/6/2021).
Menurut Argo, instruksi Kapolri itu telah diteruskan ke seluruh polda se-Indonesia. Ia pun berharap dengan adanya operasi tersebut, praktik premanisme dapat ditangani dan diantisipasi agar tidak akan berkembang di kemudian hari."Dengan adanya temuan itu. Asops Kapolri akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia, untuk melakukan operasi terhadap pungli dan premanisme," imbuhnya.
"Kami sudah mengirimkan ke polda-polda. Polda Jatim juga sudah bertindak dan nanti akan mengamankan dan bertindak. Banyak kejadian-kejadian di kota besar dan kita akan lakukan antisipasi dan penyelesaiannya," terang Argo.
Ditanya apakah operasi premanisme ini akan berkelanjutan? Argo menyebut penindakan terhadap praktik premanisme merupakan sudah menjadi bagian dari tugas Polri selama ini."Jangan sampai permasalahan ini berkembang. Namun sebelum berkembang kita lakukan penindakan," tambah perwira dengan dua bintang di pundak itu.
"Ya tentunya ini merupakan bagian dari tugas Polri dan ini juga menjadi bagian tugas terhadap keresahan masyarakat. Kita akan mengambil keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya sudah kita tindak," pungkas Argo.
